Pentingnya Pelayanan KB pada Masa New Normal

JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah mengurangi akses ke layanan kesehatan reproduksi serta membatasi sosialisasi dan penyuluhan KB selama periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibatnya, Indonesia diperkirakan mengalami lonjakan angka kelahiran pada 2021.

Data BKKBN terbaru menyebutkan, dibanding 2019, terjadi penurunan sebanyak 1.179.467 pelayanan KB selama Januari – April 2020. Oleh karena itu, masa new normal setelah meredanya pandemi, seharusnya dimanfaatkan untuk segera menghidupkan kembali pelayanan KB.

“KB merupakan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus kita jaga implementasinya agar berkesinambungan. Pemerintah sudah berkomitmen menggencarkan kembali Program KB untuk menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia bisa tumbuh seimbang. Namun, selama masa pandemi kita melihat penurunan partisipasi KB yang cukup besar,” kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan Program KB yang selama ini mengandalkan kegiatan tatap muka dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian layanan kontrasepsi. Selama masa pandemi muncul kekhawatiran masyarakat untuk mengakses pelayanan KB di klinik bidan atau dokter.

Banyak dokter atau bidan yang menutup kliniknya karena tak memiliki perlengkapan memadai untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk ber-KB secara mandiri selama masa pandemi pun masih rendah. (Baca juga: Disney Studios Akan Bikin Film Musikal dari Karya Lionel Richie ).

BKKBN mengungkap terjadinya penurunan drastis penggunaan kontrasepsi pada Maret 2020 dibandingkan Februari 2020. Penggunaan berbagai alat kontrasepsi di seluruh Indonesia pada periode itu mengalami penurunan 35% sampai 47%, yang bisa berimbas pada meningkatnya jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 15% pada 2021.

“Peningkatan angka kehamilan apalagi yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah bagi keluarga di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu dan tantangan bagi pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Karena itu, masa new normal setelah meredanya pandemi
menjadi momentum bagi BKKBN dan para pemangku kepentingan lainnya untuk kembali menggencarkan pelaksanaan Program KB dengan mendorong bidan dan dokter membuka kembali layanan KB serta mendorong masyarakat untuk tidak ragu mengakses layanan KB dan terus memakai alat kontrasepsi,” tambah Hasto Wardoyo.

Menjaga keberlangsungan program KB merupakan sebuah misi dengan pertaruhan yang besar, mengingat selama beberapa dekade ini KB tidak hanya berperan sebagai pengendali pertumbuhan penduduk tetapi juga telah berkontribusi dalam menunjang pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan serta menciptakan bonus demografi sebagai modal pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di masa depan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, kesehatan reproduksi sebagai salah satu fokus utama Program KB telah menjadi kebutuhan mendasar bagi perempuan.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr. Emi Nurdjasmi, M.Kes menambahkan, bidan menghadapi tantangan besar dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi selama masa pandemi, terutama karena perempuan hamil mengalami perubahan kekebalan tubuh sehingga lebih rentan terhadap paparan Covid-19. Karena itu, pemberian layanan kesehatan reproduksi oleh bidan di masa pandemi maupun new normal harus benar-benar memperhatikan standar keamanan.

“Sebagai tenaga kesehatan paling depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bidan memegang peranan penting dalam mendukung kesehatan reproduksi dari aspek membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi hingga memberikan layanan KB. Di masa new normal, sangat penting untuk memastikan bahwa bidan bisa terus melanjutkan pemberian layanan kesehatan reproduksi termasuk pemasangan alat kontrasepsi secara aman, baik bagi bidan maupun pasien," jelas Emi.

Dr. dr. Melania Hidayati, MPH, Assistant Representative UNFPA juga mengemukakan data mengejutkan mengenai dampak Covid-19 terhadap akses alat kontrasepsi. “Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap program Family Planning secara global. Estimasi kami, jika lockdown berlangsung 6 bulan, 47 juta perempuan terancam tidak mendapat akses kontrasepsi modern. Selain itu, jika lockdown terjadi 6 bulan dan ada gangguan layanan alat kontrasepsi, diperkirakan ada tambahan 7 juta angka kehamilan tidak direncanakan (KTD)," ungkap sosok yang sering disapa dr. Meli ini.

Sementara, Aditya A. Putra, Head of Strategic Planning DKT Indonesia mengungkapkan, sebagai organisasi KB di Indonesia yang berkontribusi menyumbang angka CPR sebesar 25,2%, DKT Indonesia menyadari bahwa pandemi ini memberikan tantangan bagi edukasi peningkatan penggunaan kontrasepsi di Indonesia. Untuk itu, DKT Indonesia mengambil langkah strategis, di antaranya dengan memastikan pasokan alat kontrasepsi mudah dijangkau dan tersedia di berbagai channel, meningkatkan komunikasi kepada tenaga kesehatan melalui berbagai kegiatan webinar yang ditujukan bagi tenaga kesehatan.

"Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kehamilan di masa pandemi lewat digital platform dan layanan konsultasi KB, Halo DKT, yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui WhatsApp atau telepon bebas pulsa dan memberikan donasi berupa alat kontrasepsi, produk kesehatan reproduksi dan APD kepada tenaga kesehatan dan masyarakat di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat," papar Aditya.

DKT Indonesia sendiri memiliki dua layanan konsultasi yang diperuntukkan bagi masyarakat, yaitu @HaloDKT untuk masyarakat umum dan juga @BeraniBerencana untuk anak muda. Lewat layanan konsultasi @HaloDKT yang di pegang oleh bidan dan dokter, DKT Indonesia menerima lebih dari 1.000 pertanyaan konsultasi terkait dengan kontrasepsi setiap bulannya, jumlah ini naik 40% daripada sebelum pandemi rata-rata 600 konsultasi.

Sedangkan melalui @BeraniBerencana, DKT Indonesia juga menerima rata-rata 100 pertanyaan per bulan terkait dengan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi seperti menstruasi, cara menjaga kebersihan organ reproduksi, hingga pertanyaan tentang infeksi menular seksual.

“Pelayanan KB di masa new normal harus segera digalakkan untuk mengantisipasi terjadinya ledakan kehamilan tidak direncanakan. Memastikan keberlangsungan program KB berarti menjamin hak-hak bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi. Selain itu, layanan KB bisa juga berperan melakukan sosialisasi kepada pasangan usia subur dan juga remaja mengenai bagaimana menjaga kesehatan reproduksi di tengah ancaman pandemi dan selama masa new normal,” tutup Aditya.