Kenaikan UMP picu kepadatan penduduk di DKI

Sindonews.com - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta terus menjadi topik yang menarik di tengah masyarakat. Selain berdampak pada kelangsungan usaha, hal ini juga disinyalir dapat mempengaruhi tatanan sosial di DKI Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat memandang, tingginya upah buruh yang ditetapkan di DKI Jakarta berpotensi merusak tatanan sosial di Ibu Kota Negara ini.

Pasalnya, upah yang tinggi itu dapat memicu gelombang perpindahan penduduk dari luar Jakarta menuju Jakarta dengan faktor penarik utama adalah besaran upah yang jauh lebih tinggi dari pada di daerahnya.

"Kita harus lihat, daerah lain yang upahnya jauh lebih rendah itu kan pasti tergiur. Menetapkan upah DKI terlalu tinggi, sama saja mengundang penduduk daerah lain untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta," ujar Ade saat dihubungi Sindonews, Senin (26/11/2012).

Hal tersebut tentu memberi dampak, bukan hanya soal finansial tapi juga masalah-masalah lain yang dapat memicu kepadatan penduduk di DKI Jakarta. "Tentu ini akan menjadi masalah bagi kita semua. Jangan dipikir pengusaha hanya memikirkan dirinya sendiri," tandasnya.