; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Menparekraf Sandiaga Uno Pastikan Tak Ada Razia Hotel saat Libur Nataru
loading...
(Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan tidak akan ada pengecekan-pengecekan ataupun razia hotel di saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Foto/Binti Mufarida/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan tidak akan ada pengecekan-pengecekan ataupun razia hotel di saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 mendatang.
“Tidak akan ada pengecekan-pengecekan, berita-berita berita berita yang sempat timbul itu langsung kami tanggapi, langsung kami klarifikasi,” tegas Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden (Wapres), Selasa (20/12/2022).
Sandi pun telah memberikan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait hal ini.
“Kami berikan surat edaran kepada seluruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 515 kabupaten/kota dan 38 provinsi," ungkap Sandiaga Uno.
Hal ini menyusul isu adanya razia hotel di sejumlah wilayah jelang Nataru setelah KUHP yang baru disahkan. Bahkan, sebelumnya Sandi menegaskan akan menghormati ranah privat dari wisatawan dalam maupun luar negeri.
Meski begitu, Sandiaga Uno tidak menyangkal jika ada keluhan dari luar negeri usai KUHP disahkan. “Keluhan dari luar negeri ada dan ini yang kita klarifikasi terus,” katanya.
Dia memastikan jika pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen jika wisata ataupun investasi tidak akan terganggu dengan adanya KUHP ini.
“Kita berikan suatu komitmen bahwa tidak akan mengganggu aktivitas wisata mereka dan kegiatan investasi mereka di sini,” tegas Sandiaga Uno.
“Tidak akan ada pengecekan-pengecekan, berita-berita berita berita yang sempat timbul itu langsung kami tanggapi, langsung kami klarifikasi,” tegas Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden (Wapres), Selasa (20/12/2022).
Sandi pun telah memberikan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait hal ini.
“Kami berikan surat edaran kepada seluruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 515 kabupaten/kota dan 38 provinsi," ungkap Sandiaga Uno.
Hal ini menyusul isu adanya razia hotel di sejumlah wilayah jelang Nataru setelah KUHP yang baru disahkan. Bahkan, sebelumnya Sandi menegaskan akan menghormati ranah privat dari wisatawan dalam maupun luar negeri.
Meski begitu, Sandiaga Uno tidak menyangkal jika ada keluhan dari luar negeri usai KUHP disahkan. “Keluhan dari luar negeri ada dan ini yang kita klarifikasi terus,” katanya.
Dia memastikan jika pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen jika wisata ataupun investasi tidak akan terganggu dengan adanya KUHP ini.
“Kita berikan suatu komitmen bahwa tidak akan mengganggu aktivitas wisata mereka dan kegiatan investasi mereka di sini,” tegas Sandiaga Uno.
(hri)
Explore More