HLKI: Snack Bikini Diduga Bangun Memori Pornografi pada Anak
Kamis, 04 Agustus 2016 - 13:05 WIB
HLKI: Snack Bikini Diduga Bangun Memori Pornografi pada Anak
A
A
A
BANDUNG - Ketua Umum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat, Banten, dan DKI, Firman Turmantara, menduga ada motif tertentu dibalik adanya produk makanan Bikini alias Bihun Kekinian yang menghebohkan publik.
"Beredarnya produk makanan ini bisa merupakan siasat dari para pelaku jaringan industri pornografi melalui pembuatan produk makanan," ujar Firman kepada Sindonews, Kamis (4/8/2016).
Melalui produk itu, dia menduga ada penyebaran paham pornografi terhadap konsumen, terutama anak-anak. Sehingga, secara perlahan anak-anak akan menjadi pelaku seks.
"Jelas bahwa produk ini memiliki unsur pornografi. Pelaku usaha ini tidak semata-mata mencari keuntungan. Namun dapat diduga kuat mereka berupaya membangun perpustakaan pornografi atau memori porno di otak anak. Bahkan dapat diduga ada upaya untuk menjadikan anak-anak sebagai pelaku seks aktif," papar Firman.
Dia meminta ada tindakan tegas dari pihak terkait terhadap produsen Bikini. Kasus itu harus dituntaskan secepatnya. "Aparat atau dinas terkait harus segera bertindak, menangkap, dan mengadili pelaku," ucap dia.
"Jangan seperti kasus vaksin palsu terulang, 13 tahun baru terbongkar dan harus dapat diduga si pelaku bukan hanya mencari keuntungan. Tapi boleh jadi untuk merusak generasi bangsa," lanjut Firman.
HLKI pun meminta agar Ombudsman harus mendorong berbagai instansi mulai dari Disperindag kabupaten/kota, BPOM, dan Polri agar segera turun tangan.
"Ombudsman harus mendorong instansi tersebut untuk segera bertindak sekaligus menegurnya untuk segera bertindak. Pelaku bisa dikenakan hukuman berlapis. Menurut UU Perlindungan Konsumen hukumannya 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Bisa juga UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak," kata dia.
"Beredarnya produk makanan ini bisa merupakan siasat dari para pelaku jaringan industri pornografi melalui pembuatan produk makanan," ujar Firman kepada Sindonews, Kamis (4/8/2016).
Melalui produk itu, dia menduga ada penyebaran paham pornografi terhadap konsumen, terutama anak-anak. Sehingga, secara perlahan anak-anak akan menjadi pelaku seks.
"Jelas bahwa produk ini memiliki unsur pornografi. Pelaku usaha ini tidak semata-mata mencari keuntungan. Namun dapat diduga kuat mereka berupaya membangun perpustakaan pornografi atau memori porno di otak anak. Bahkan dapat diduga ada upaya untuk menjadikan anak-anak sebagai pelaku seks aktif," papar Firman.
Dia meminta ada tindakan tegas dari pihak terkait terhadap produsen Bikini. Kasus itu harus dituntaskan secepatnya. "Aparat atau dinas terkait harus segera bertindak, menangkap, dan mengadili pelaku," ucap dia.
"Jangan seperti kasus vaksin palsu terulang, 13 tahun baru terbongkar dan harus dapat diduga si pelaku bukan hanya mencari keuntungan. Tapi boleh jadi untuk merusak generasi bangsa," lanjut Firman.
HLKI pun meminta agar Ombudsman harus mendorong berbagai instansi mulai dari Disperindag kabupaten/kota, BPOM, dan Polri agar segera turun tangan.
"Ombudsman harus mendorong instansi tersebut untuk segera bertindak sekaligus menegurnya untuk segera bertindak. Pelaku bisa dikenakan hukuman berlapis. Menurut UU Perlindungan Konsumen hukumannya 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Bisa juga UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak," kata dia.
(alv)
