Pemprov Sulut Matangkan Proyek KEK Pariwisata Likupang

Kamis, 12 Desember 2019 - 13:24 WIB
Pemprov Sulut Matangkan Proyek KEK Pariwisata Likupang
Pemprov Sulut Matangkan Proyek KEK Pariwisata Likupang
A A A
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

KEK Likupang diharapkan dapat meningkatkan serapan wisatawan mancanegara di Sulawesi Utara sebesar 162.000 orang pada 2025. Jumlah ini menyerap sekitar 16% dari target yang ditetapkan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yaitu 1 juta wisatawan mancanegara pada 2025. Selain itu, KEK Likupang diprediksi mampu memberikan kontribusi pada pendapatan devisa di tahun 2030 sebesar Rp22,5 triliun.

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen meminta instansi terkait di Pemprov Sulut untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan KEK likupang. “Kepada Dinas PUPR diharapkan dapat segera membuatkan list pertemuan rapat dengan Balai Jalan, Balai Sungai yang ada di Sulut terkait pengembangan KEK Likupang,” kata Silangen saat melakukan peninjauan sekaligus memimpin rapat on the spot di KEK Likupang, Rabu (11/12).

Kata dia, melalui pertemuan yang dilakukan itu akan dapat dihasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk mempercepat pembangunan KEK Likupang.

Dijelaskan komitmen program pembangunan KEK Likupang pada tiga tahun pertama yaitu pembangunan resort (luxury green resort, commercial retail), danau, utilitas, hiburan (cultural village), dan jalan. Pembangunan tahap I seluas 63,7 ha dengan investasi pembangunan kawasan tahap I (BUPP) Rp126,5 miliar dan investasi pelaku usaha tahap I Rp382,5 miliar.

Dalam peninjauan tampak hadir Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Gammy Kawatu, para pejabat Pemprov Sulut, dan Pemkab Minut.

Pada kesempatan itu Sekdaprov Silangen juga mengatakan, rapat ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ril di lapangan dalam rangka mewujudkan KEK Pariwisata Likupang yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata superprioritas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata.

“Rapat ini dilakukan on the spot supaya jangan di balik meja saja. Rapat ini sekaligus untuk koordinasi sehingga kita jadi paham kondisi di lapangan,” katanya.
(tsa)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5871 seconds (0.1#10.140)