Hotman Paris Desak Pemerintah Kembalikan Tarif Pajak Hiburan Lama: Kurangi juga Boleh
Senin, 22 Januari 2024 - 20:01 WIB
Hotman menyebut, dalam rapat kabinet itu Presiden Jokowi memerintahkan Mendagri membuat surat edaran mengatur pajak hiburan. Namun, setelah surat edaran terbit, Kepala Daerah meminta surat edaran juga dari Kementerian Keuangan.
Permintaan surat edaran dari Kementerian Keuangan ini sebagai bahan evaluasi pajak dari Pemda terhadap pelaku industri jasa hiburan.
"Sudah keluar dari Mendagri cuma ada masalah gubernur meminta selain surat edaran Mendagri, minta lagi surat edaran dari Kementerian Keuangan jadi masalah pajak," ujar Hotman.
"Tadi saya tanyakan Menko Perekonomian supaya dimintakan di istana Pemda Gubernur dan Bupati tidak memerlukan surat edaran dari Kementerian Keuangan cukup surat edaran dari Mendagri karena kewenangan Pemda tersebut dalam undang-undang," kata Hotman lagi.
Oleh sebab itu, Hotman Paris mengimbau agar semua kepala daerah kembali ke tarif lama sesuai dengan surat edaran dari Mendagri. Pasalnya wacana kenaikan tarif pajak ini, membuat pelaku jasa hiburan menjerit dan berpotensi gulung tikar jika diterapkan pemerintah.
Permintaan surat edaran dari Kementerian Keuangan ini sebagai bahan evaluasi pajak dari Pemda terhadap pelaku industri jasa hiburan.
"Sudah keluar dari Mendagri cuma ada masalah gubernur meminta selain surat edaran Mendagri, minta lagi surat edaran dari Kementerian Keuangan jadi masalah pajak," ujar Hotman.
"Tadi saya tanyakan Menko Perekonomian supaya dimintakan di istana Pemda Gubernur dan Bupati tidak memerlukan surat edaran dari Kementerian Keuangan cukup surat edaran dari Mendagri karena kewenangan Pemda tersebut dalam undang-undang," kata Hotman lagi.
Oleh sebab itu, Hotman Paris mengimbau agar semua kepala daerah kembali ke tarif lama sesuai dengan surat edaran dari Mendagri. Pasalnya wacana kenaikan tarif pajak ini, membuat pelaku jasa hiburan menjerit dan berpotensi gulung tikar jika diterapkan pemerintah.
Lihat Juga :