Pemerintah Belum Tetapkan Tarif Vaksin Booster Covid-19
Rabu, 05 Januari 2022 - 12:23 WIB
Pemerintah Indonesia akan memulai kick off vaksin booster Covid-19 pada 12 Januari 2022. Foto Ilustrasi/Dok SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan memulai kick off pemberian vaksin booster Covid-19 pada 12 Januari 2022. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan besaran tarif vaksin booster yang bakal diberikan mulai pekan depan tersebut.
Vaksinasi booster pada 12 Januari mendatang khusus untuk vaksinasi non-program pemerintah. Alhasil, vaksinasi ini bersifat mandiri dan diberlakukan pembayaran. Sementara tarif yang beredar saat ini bukanlah tarif vaksinasi dalam negeri, melainkan tarif vaksinasi di luar negeri.
Baca Juga: Hasil Uji Vaksin Booster Dosis Ketiga, Satgas Covid-19: Tak Ada Indikasi KIPI Berat
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tarif tersebut masih berupa perkiraan rentang harga yang berlaku di beberapa negara. Sedangkan tarif vaksinasi booster di Indonesia belum ditetapkan oleh pemerintah.
Siti Nadia melanjutkan, dalam proses penetapan harga, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Siti Nadia dalam siaran pers di laman resmi Kemenkes, Selasa 4 Januari 2021.
Vaksinasi booster pada 12 Januari mendatang khusus untuk vaksinasi non-program pemerintah. Alhasil, vaksinasi ini bersifat mandiri dan diberlakukan pembayaran. Sementara tarif yang beredar saat ini bukanlah tarif vaksinasi dalam negeri, melainkan tarif vaksinasi di luar negeri.
Baca Juga: Hasil Uji Vaksin Booster Dosis Ketiga, Satgas Covid-19: Tak Ada Indikasi KIPI Berat
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tarif tersebut masih berupa perkiraan rentang harga yang berlaku di beberapa negara. Sedangkan tarif vaksinasi booster di Indonesia belum ditetapkan oleh pemerintah.
Siti Nadia melanjutkan, dalam proses penetapan harga, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Siti Nadia dalam siaran pers di laman resmi Kemenkes, Selasa 4 Januari 2021.
Lihat Juga :