Pendekatan Harm Reduction Dinilai Bisa Tekan Jumlah Perokok
Selasa, 30 Agustus 2022 - 15:42 WIB
Di sisi lain, rokok elektronik, baik padat maupun cair, disebut-sebut berpotensi untuk membantu upaya berhenti merokok. Hal itu dibarengi dengan komitmen asosiasi dan pelaku industri rokok elektronik untuk selalu mencegah pengguna di bawah umur.
Dengan regulasi yang tepat, potensi ini dapat dioptimalkan, sehingga rokok elektronik akan berkontribusi pada tujuan negara untuk menurunkan angka prevalensi perokok.
Dengan adanya penelitian di dalam dan luar negeri, serta urgensi penurunan prevalensi perokok di Indonesia, pemerintah disarankan mengedepankan kebijakan yang berbasis ilmiah untuk produk tembakau alternatif.
"Pemerintah dinilai perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif tentang produk tembakau," lanjut Auliya.
Pada kesempatan berbeda, Visiting Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, Profesor Tikki Pangestu mengimbau agar pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat bersikap terbuka terhadap produk tembakau alternatif, termasuk rokok elektronik.
"Mereka yang anti terhadap produk tembakau alternatif sama saja dengan mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak perokok yang perlu akses ke produk yang lebih baik bagi Kesehatan mereka," kata Tikki, saat menanggapi pernyataan posisi WHO di peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020.
Tikki melanjutkan, pemerintah perlu bersikap lebih terbuka terhadap produk tembakau alternatif. Selain itu, dia menilai bahwa perlu adanya kajian ilmiah tentang produk tembakau alternatif yang dilakukan lembaga independen guna menghasilkan hasil penelitian yang objektif dan transparan.
Dengan regulasi yang tepat, potensi ini dapat dioptimalkan, sehingga rokok elektronik akan berkontribusi pada tujuan negara untuk menurunkan angka prevalensi perokok.
Dengan adanya penelitian di dalam dan luar negeri, serta urgensi penurunan prevalensi perokok di Indonesia, pemerintah disarankan mengedepankan kebijakan yang berbasis ilmiah untuk produk tembakau alternatif.
"Pemerintah dinilai perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif tentang produk tembakau," lanjut Auliya.
Pada kesempatan berbeda, Visiting Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, Profesor Tikki Pangestu mengimbau agar pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat bersikap terbuka terhadap produk tembakau alternatif, termasuk rokok elektronik.
"Mereka yang anti terhadap produk tembakau alternatif sama saja dengan mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak perokok yang perlu akses ke produk yang lebih baik bagi Kesehatan mereka," kata Tikki, saat menanggapi pernyataan posisi WHO di peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020.
Tikki melanjutkan, pemerintah perlu bersikap lebih terbuka terhadap produk tembakau alternatif. Selain itu, dia menilai bahwa perlu adanya kajian ilmiah tentang produk tembakau alternatif yang dilakukan lembaga independen guna menghasilkan hasil penelitian yang objektif dan transparan.
(nug)
Lihat Juga :
tulis komentar anda