; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga dari Ancaman DBD
loading...
Dalam memperkuat pengendalian serta pencegahan dengue di Indonesia, Farid Nila Moeloek Society bekerja sama dengan Bio Farma dan PT Takeda Innovative Medicines. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dalam upaya memperkuat pengendalian serta pencegahan dengue di Indonesia, Farid Nila Moeloek Society bekerja sama dengan Bio Farma dan PT Takeda Innovative Medicines menyelenggarakan Diskusi Publik “Pentingnya Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga terhadap Ancaman Dengue".
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, baik secara daring maupun luring, dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Indonesia sebagai negara endemik dengue, masih menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, hingga minggu ke-52 pada tahun 2023, terdapat 98.071 kasus di Indonesia, dengan kematian sebanyak 764 jiwa.
Dengue atau biasa kita kenal dengan DBD, merupakan penyakit dengan urgensi yang tinggi di Indonesia, di mana semua orang memiliki risiko yang sama untuk terjangkit, terlepas dari usia, strata sosial, atau di mana mereka tinggal. Penyakit ini dapat sangat berbahaya karena menyebabkan kematian. Namun, sampai dengan saat ini belum ada pengobatan khusus yang spesifik untuk mengobati DBD.
Dibutuhkan sinergi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat untuk dapat menanggulangi DBD secara menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan dari satuan unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga memegang peranan yang krusial dalam pencegahan penyebaran virus dengue dan meningkatkan perlindungan terhadap komunitas.
"Acara ini kami lakukan guna mengaktivasi peran dari masyarakat dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan DBD di tingkat terkecil, yaitu keluarga. Sebelum kita dapat menggerakkan yang lebih besar di tingkat nasional. Apalagi, semua orang berisiko terkena DBD. Oleh karena itu, melalui acara diskusi publik hari ini, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi dan bersama-sama mencari solusi dalam pencegahan penyakit dengue," kata Ketua dan Pendiri FNM Society Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. A Moeloek, Sp.M(K).
Prof. Nila menambahkan bahwa beban yang ditimbulkan oleh penyakit DBD berdampak signifkan, baik secara sosial maupun ekonomi. “Pasien yang terlambat ditangani dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian, dan hal ini berisiko lebih tinggi pada anak-anak. Kalau sudah begitu, bukan hanya keluarga yang dirugikan – mulai dari biaya yang dikeluarkan, rasa cemas dan khawatir – tetapi apabila terjadi secara luas bisa menimbulkan kerugian pada negara," papar Prof. Nila.
Menurut Wakil Menteri Kementerian Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD., Ph.D bahwa dalam 10 tahun terakhir, kasus DBD di Indonesia meningkat seiring dengan pergantian iklim. Biasanya mulai naik di bulan November, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari.
"Apalagi dengan suhu panas yang sekarang dibawa oleh El Nino. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara endemik dengan kasus tertinggi. Sebagian besar kabupaten/kota mempunyai incidence rate >10/100.000, tetapi ada 26 kabupaten/kota yang sudah mencapai incidence rate >10/100.000," jelas Prof. Dante.
Pemerintah telah merumuskan strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 yang mencakup manajemen vektor, surveilans, tatalaksana, partisipasi masyatrakat, komitmen pemerintah dan kajian. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi terkait gerakan masyarakat seperti program 3M Plus. Sejauh ini, 3M Plus masih menjadi program yang cukup efektif.
Namun, selain dengan memperkuat program pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan upaya yang lebih inovatif untuk pengendalian DBD di Indonesia, seperti pengembangan teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin. Pemerintah menyambut baik intervensi inovasi melalui vaksin dalam penanganan DBD.
"Untuk itu, kami berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti FNM Society dan Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR), guna mencapai target utama ‘Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030’. Maka, kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dengue di lingkungannya masing-masing,” ujar Prof. Dante.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI DR. dr. Maxi Rein Rondonuwu DHSM MARS menuturkan bahwa pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 berkomitmen untuk mengendalikan DBD sebagai bagian dari strategi peningkatan pengendalian penyakit.
"Mencakup aktivitas seperti pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit, penguatan health security, peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Program introduksi vaksin dengue oleh pemerintah bisa dimulai paling lambat tahun depan (2025)," ucap DR Maxi.
Mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Dante dan dr. Maxi, Bupati Kabupaten Tabalong Dr. Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyukseskan pengendalian dan pencegahan dengue di Indonesia. Program 3M Plus terbukti efektif dalam menanggulangi permasalahan dengue di Indonesia. Tetapi tanpa adanya partisipasi dan komitmen dari masyarakat dalam menjalankannya, program ini belum dapat menjangkau kesuksesan seutuhnya.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., memaparkan bahwa beban biaya yang harus ditanggung oleh BPJS dalam hal hospitalisasi dan pengobatan dengue cukup tinggi.
“Di tahun 2023, pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan dengue mencapai Rp 1,3 triliun. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 626 milyar. Untuk itu, kami sangat menyambut baik inisiatif diskusi publik ini, agar kita dapat bersama-sama mencari solusi efisiensi beban penyakit dengue, dan melihat bagaimana BPJS dapat berperan lebih jauh dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan juga tentu akan ikut serta mewujudkan aksi bersama menuju ‘nol kematian akibat dengue’ di tahun 2030," ungkapnya.
Perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Prof. Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, SpPD-KPTI, PhD, menekankan pentingnya proteksi yang lebih luas mengingat virus dengue dapat menyerang anak-anak hingga dewasa bahkan lansia.
“Intervensi terhadap infeksi dengue harus dilakukan secara komprehensif, yakni terhadap agent, host, serta environment-nya. Vaksinasi menjadi metode yang sangat penting untuk membantu memberikan perlindungan lebih baik dari ancaman keparahan DBD, yang ada saat ini bisa diberikan bagi kelompok usia 6-45 tahun. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan akan lebih optimal bagi seluruh anggota keluarga. Apalagi seseorang yang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, atau diabetes mellitus dan hipertensi, apabila ia mengalami demam dengue berisiko lebih tinggi menjadi dengue berat bila dibandingkan mereka yang tidak punya penyakit penyerta,” jelas Prof. Erni.
Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K), menambahkan bahwa jumlah kasus DBD di tahun 2022 dapat ditemukan pada seluruh kelompok usia, di mana 35 persen ditemukan pada rentang usia 5-14 tahun. Angka kematian akibat DBD tertinggi dilaporkan terjadi pada kelompok anak-anak usia 5-14 tahun atau 45% dari seluruh kelompok usia.
“Anak-anak rentan terinfeksi dengue karena mereka berada dekat dengan populasi nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, waktu aktif nyamuk bersamaan dengan jadwal aktivitas anak-anak pada umumnya, yaitu pada siang hari dengan puncaknya pukul 08.00–13.00 serta 15.00–17.00. Oleh karena itu, IDAI telah mengeluarkan rekomendasi vaksinasi dengue bagi anak-anak, yang berisi 4 antigen dari 4 serotip virus dengue. Efikasinyapun telah diteliti di 8 negara endemik dengue dengan lebih dari 28ribu sampel berusia 1,5-60 tahun. Selain itu, tentunya kami juga mendukung penguatan semua upaya pencegahan DBD seperti penerapan program 3M Plus oleh Pemerintah, dan intervensi inovasi lainnya,” imbuh Prof. Hartono.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, menyatakan komitmen Takeda sebagai mitra aktif dari Kementerian Kesehatan dalam edukasi dan pencegahan DBD di Indonesia.
"Pendekatan yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penanganan dan pencegahan DBD di Indonesia. Oleh karena itu, Takeda berkomitmen untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya dengue dan juga pentingnya pencegahan yang inovatif untuk melindungi masyarakat luas yang berisiko terkena dengue. Kami sangat gembira dan berterima kasih kepada FNM Society atas kolaborasi yang luar biasa pada acara diskusi publik hari ini, sebagai upaya memperkuat peran serta keluarga dan masyarakat untuk mencapai target ‘nol kematian akibat dengue’ di tahun 2030," lanjut Andreas Gutknecht.
Andreas juga mengajak para pengusaha, masyarakat, serta pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen, lebih aktif dalam melakukan edukasi pencegahan DBD dengan 3M Plus, serta mendapatkan informasi intervensi inovatif dari tenaga kesehatan, salah satunya melalui vaksin DBD.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, baik secara daring maupun luring, dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Indonesia sebagai negara endemik dengue, masih menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, hingga minggu ke-52 pada tahun 2023, terdapat 98.071 kasus di Indonesia, dengan kematian sebanyak 764 jiwa.
Dengue atau biasa kita kenal dengan DBD, merupakan penyakit dengan urgensi yang tinggi di Indonesia, di mana semua orang memiliki risiko yang sama untuk terjangkit, terlepas dari usia, strata sosial, atau di mana mereka tinggal. Penyakit ini dapat sangat berbahaya karena menyebabkan kematian. Namun, sampai dengan saat ini belum ada pengobatan khusus yang spesifik untuk mengobati DBD.
Dibutuhkan sinergi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat untuk dapat menanggulangi DBD secara menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan dari satuan unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga memegang peranan yang krusial dalam pencegahan penyebaran virus dengue dan meningkatkan perlindungan terhadap komunitas.
"Acara ini kami lakukan guna mengaktivasi peran dari masyarakat dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan DBD di tingkat terkecil, yaitu keluarga. Sebelum kita dapat menggerakkan yang lebih besar di tingkat nasional. Apalagi, semua orang berisiko terkena DBD. Oleh karena itu, melalui acara diskusi publik hari ini, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi dan bersama-sama mencari solusi dalam pencegahan penyakit dengue," kata Ketua dan Pendiri FNM Society Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. A Moeloek, Sp.M(K).
Prof. Nila menambahkan bahwa beban yang ditimbulkan oleh penyakit DBD berdampak signifkan, baik secara sosial maupun ekonomi. “Pasien yang terlambat ditangani dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian, dan hal ini berisiko lebih tinggi pada anak-anak. Kalau sudah begitu, bukan hanya keluarga yang dirugikan – mulai dari biaya yang dikeluarkan, rasa cemas dan khawatir – tetapi apabila terjadi secara luas bisa menimbulkan kerugian pada negara," papar Prof. Nila.
Menurut Wakil Menteri Kementerian Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD., Ph.D bahwa dalam 10 tahun terakhir, kasus DBD di Indonesia meningkat seiring dengan pergantian iklim. Biasanya mulai naik di bulan November, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari.
"Apalagi dengan suhu panas yang sekarang dibawa oleh El Nino. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu dari 30 negara endemik dengan kasus tertinggi. Sebagian besar kabupaten/kota mempunyai incidence rate >10/100.000, tetapi ada 26 kabupaten/kota yang sudah mencapai incidence rate >10/100.000," jelas Prof. Dante.
Pemerintah telah merumuskan strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 yang mencakup manajemen vektor, surveilans, tatalaksana, partisipasi masyatrakat, komitmen pemerintah dan kajian. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi terkait gerakan masyarakat seperti program 3M Plus. Sejauh ini, 3M Plus masih menjadi program yang cukup efektif.
Namun, selain dengan memperkuat program pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan upaya yang lebih inovatif untuk pengendalian DBD di Indonesia, seperti pengembangan teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin. Pemerintah menyambut baik intervensi inovasi melalui vaksin dalam penanganan DBD.
"Untuk itu, kami berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti FNM Society dan Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR), guna mencapai target utama ‘Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030’. Maka, kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dengue di lingkungannya masing-masing,” ujar Prof. Dante.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI DR. dr. Maxi Rein Rondonuwu DHSM MARS menuturkan bahwa pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 berkomitmen untuk mengendalikan DBD sebagai bagian dari strategi peningkatan pengendalian penyakit.
"Mencakup aktivitas seperti pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit, penguatan health security, peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Program introduksi vaksin dengue oleh pemerintah bisa dimulai paling lambat tahun depan (2025)," ucap DR Maxi.
Mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Dante dan dr. Maxi, Bupati Kabupaten Tabalong Dr. Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyukseskan pengendalian dan pencegahan dengue di Indonesia. Program 3M Plus terbukti efektif dalam menanggulangi permasalahan dengue di Indonesia. Tetapi tanpa adanya partisipasi dan komitmen dari masyarakat dalam menjalankannya, program ini belum dapat menjangkau kesuksesan seutuhnya.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., memaparkan bahwa beban biaya yang harus ditanggung oleh BPJS dalam hal hospitalisasi dan pengobatan dengue cukup tinggi.
“Di tahun 2023, pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan dengue mencapai Rp 1,3 triliun. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 626 milyar. Untuk itu, kami sangat menyambut baik inisiatif diskusi publik ini, agar kita dapat bersama-sama mencari solusi efisiensi beban penyakit dengue, dan melihat bagaimana BPJS dapat berperan lebih jauh dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan juga tentu akan ikut serta mewujudkan aksi bersama menuju ‘nol kematian akibat dengue’ di tahun 2030," ungkapnya.
Perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Prof. Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, SpPD-KPTI, PhD, menekankan pentingnya proteksi yang lebih luas mengingat virus dengue dapat menyerang anak-anak hingga dewasa bahkan lansia.
“Intervensi terhadap infeksi dengue harus dilakukan secara komprehensif, yakni terhadap agent, host, serta environment-nya. Vaksinasi menjadi metode yang sangat penting untuk membantu memberikan perlindungan lebih baik dari ancaman keparahan DBD, yang ada saat ini bisa diberikan bagi kelompok usia 6-45 tahun. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan akan lebih optimal bagi seluruh anggota keluarga. Apalagi seseorang yang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, atau diabetes mellitus dan hipertensi, apabila ia mengalami demam dengue berisiko lebih tinggi menjadi dengue berat bila dibandingkan mereka yang tidak punya penyakit penyerta,” jelas Prof. Erni.
Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K), menambahkan bahwa jumlah kasus DBD di tahun 2022 dapat ditemukan pada seluruh kelompok usia, di mana 35 persen ditemukan pada rentang usia 5-14 tahun. Angka kematian akibat DBD tertinggi dilaporkan terjadi pada kelompok anak-anak usia 5-14 tahun atau 45% dari seluruh kelompok usia.
“Anak-anak rentan terinfeksi dengue karena mereka berada dekat dengan populasi nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, waktu aktif nyamuk bersamaan dengan jadwal aktivitas anak-anak pada umumnya, yaitu pada siang hari dengan puncaknya pukul 08.00–13.00 serta 15.00–17.00. Oleh karena itu, IDAI telah mengeluarkan rekomendasi vaksinasi dengue bagi anak-anak, yang berisi 4 antigen dari 4 serotip virus dengue. Efikasinyapun telah diteliti di 8 negara endemik dengue dengan lebih dari 28ribu sampel berusia 1,5-60 tahun. Selain itu, tentunya kami juga mendukung penguatan semua upaya pencegahan DBD seperti penerapan program 3M Plus oleh Pemerintah, dan intervensi inovasi lainnya,” imbuh Prof. Hartono.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, menyatakan komitmen Takeda sebagai mitra aktif dari Kementerian Kesehatan dalam edukasi dan pencegahan DBD di Indonesia.
"Pendekatan yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penanganan dan pencegahan DBD di Indonesia. Oleh karena itu, Takeda berkomitmen untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya dengue dan juga pentingnya pencegahan yang inovatif untuk melindungi masyarakat luas yang berisiko terkena dengue. Kami sangat gembira dan berterima kasih kepada FNM Society atas kolaborasi yang luar biasa pada acara diskusi publik hari ini, sebagai upaya memperkuat peran serta keluarga dan masyarakat untuk mencapai target ‘nol kematian akibat dengue’ di tahun 2030," lanjut Andreas Gutknecht.
Andreas juga mengajak para pengusaha, masyarakat, serta pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen, lebih aktif dalam melakukan edukasi pencegahan DBD dengan 3M Plus, serta mendapatkan informasi intervensi inovatif dari tenaga kesehatan, salah satunya melalui vaksin DBD.
(dra)
Explore More