Kolaborasi Multipihak Jadi Kunci Program INKLUSI Dorong Transformasi Kebijakan Publik
Minggu, 23 Maret 2025 - 00:05 WIB
loading...
INKLUSI hari ini bersama para mitra OMS berbagi inisiatif serta komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kebijakan yang inklusif. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) hari ini bersama para mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berbagi inisiatif serta komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kebijakan yang inklusif. Bertajuk “Dialog dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia”, dialog ini menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan inklusif yang berlandaskan prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Sejumlah mitra OMS INKLUSI hadir mendukung dialog media ini yaitu ‘Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan KEMITRAAN.
Kesetaraan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu upaya strategis adalah penguatan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam berbagai sektor pembangunan. Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok marjinal dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.
Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menekankan bahwa penguatan isu GEDSI bukan hanya tentang memenuhi target statistik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. "Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya.
Kate Shanahan juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan. "INKLUSI bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga dapat mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," tambahnya.
Baca Juga: Ahmad Dhani Sebut Ariel NOAH Salah Pergaulan, Sindir Kebijakan Lagu Tanpa Izin
Kesetaraan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu upaya strategis adalah penguatan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam berbagai sektor pembangunan. Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok marjinal dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.
Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menekankan bahwa penguatan isu GEDSI bukan hanya tentang memenuhi target statistik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. "Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya.
Kate Shanahan juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan. "INKLUSI bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga dapat mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," tambahnya.
Baca Juga: Ahmad Dhani Sebut Ariel NOAH Salah Pergaulan, Sindir Kebijakan Lagu Tanpa Izin
Lihat Juga :
