Dito Mahendra Dukung Keputusan Jaksa Tolak Penangguhan Penahanan Nikita Mirzani

JAKARTA - Dito Mahendra mendukung keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menolak permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani . Dito bahkan menilai langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang sudah tepat.

Dito melalui kuasa hukumnya, Yafet Rissy mengatakan bahwa penolakan penangguhan penahanan Nikita karena alasan hukum objektif. Di mana artis yang akrab disapa Nyati itu terancam lima tahun penjara.

"Penolakaan JPU itu merupakan sebuah keputusan tepat, matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Yafet saat jumpa pers secara virtual pada Sabtu (29/10/2022).

"Mengapa? Hal ini karena demi kepentingan penuntutan Jaksa untuk melakukan tindakan penahanan itu," sambungnya.





Disinggung soal perdamaian, Yafet dengan tegas mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah mustahil untuk dilakukan. Dia juga menyinggung perihal status Nikita sebagai residivis.

Mengingat, ibu tiga anak tersebut juga pernah berurusan dengan kepolisian dalam kasusnya yang lalu.

"Restorative justice itu bisa dilakukan dengan catatan bukan residivis. Tapi kita tahu, NM termasuk residivis. Persyaratan formilnya juga tidak terpenuhi," jelas Yafet.

"Sehingga RJ mustahil dilakukan. Artinya biarkan proses ini berjalan sesuai prosedur," lanjutnya.



Saat ditanya perihal kepuasan Dito soal penolakan penangguhan penahanan Nikita Mirzani, Yafet pun buka suara. Menurutnya, sang klien menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini bukan soal puas atau tidak puas, sekali lagi. Tapi ini adalah soal kita menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Kalau seseorang yang ditahan soal perbuatannya sendiri dan memenuhi unsur pidana itu tindakan yang normatif saja," tandasnya.

Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra terkait kasus pencemaran nama baik dan UU ITE pada 16 Mei 2022. Dia dilaporkan oleh kekasih Nindy Ayunda tersebut ke Polresta Serang Kota dan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Juni 2022.

Nikita Mirzani diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 atau Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Kini, Nikita tengah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang Kelas II B selama 20 hari ke depan hingga Minggu (13/11/2022) usai berkas perkara kasus tersebut dinyatakan lengkap alias P-21.