Kasus Gangguan Ginjal Akut Disebut Turun Drastis, Pakar Khawatirkan Hal Ini
Senin, 31 Oktober 2022 - 08:32 WIB
loading...
Data yang dimiliki Kemenkes bukan data real time, sehingga berpotensi memicu terjadinya hidden accident yang bisa berdampak panjang di kemudian hari. / Foto: ilustrasi/dok.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa kasus gangguan ginjal akut telah menurun. Namun, epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman meminta Kemenkes tetap waspada.
Menurutnya, data yang dimiliki Kemenkes bukan data real time. Hal ini berpotensi memicu terjadinya 'hidden accident' yang bisa berdampak panjang di kemudian hari.
Oleh karenanya, lanjut Dicky Budiman, sangat diperlukan penanganan serius pada kasus gangguan ginjal akut ini, termasuk penetapan kejadian luar biasa (KLB) yang sampai sekarang tidak dilakukan Kemenkes.
Baca juga: Mengenal CPR, Pertolongan Pertama yang Dilakukan Tim Medis pada Tragedi Halloween Itaewon
"Siapa yang bisa menjamin kasus menurun? Data yang dipunyai Kemenkes adalah data layanan, data kasus-kasus yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Data kejadian sesungguhnya tidak ada, artinya data enggak real time," jelas Dicky kepada MNC Portal, Senin (31/10/2022).
Dengan kata lain, kata Dicky, data yang dimiliki Kemenkes bukanlah penggambaran sesungguhnya kejadian gangguan ginjal akut di masyarakat. Terlebih, hingga kini belum ada sistem yang memberikan suplai data real time tersebut.
"Karena hal tersebut, saya khawatir bahwa gangguan ginjal akut ini sifatnya hidden. Artinya, data yang ada itu kasus yang sudah terlambat. Nah, yang terjadi di masyarakat real time belum ada datanya," papar Dicky Budiman.
"Jadi, kasus sesungguhnya harus ditemukan, sehingga pemerintah dapat memberikan layanan dengan maksimal. Jangan anggap kasus ini seperti sudah selesai (dengan turunnya kasus), kalau mikirnya gitu ada dampak jangka panjang yang harus diterima dan ini tanggung jawab pemerintah," terangnya.
Di sisi lain, Dicky meyakini bahwa banyak data di masyarakat secara real yang tidak tercover Kemenkes. Misalnya, data di daerah-daerah yang mungkin masyarakatnya masih mengonsumsi obat berpotensi sebabkan gangguan ginjal akut, karena tidak terpapar informasi secara menyeluruh.
"Indonesia itu luas sekali, saya cukup khawatir masih ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau informasi ini, dan itu membuat mereka berpotensi mengalami masalah ini. Jadi, itu kenapa pentingnya status KLB, sehingga penanganan bisa benar-benar sampai ke pelosok daerah," bebernya.
Data Kemenkes mencatat, penurunan kasus gangguan ginjal akut sekitar lebih dari 95 persen imbas dari pelarangan sementara konsumsi obat cair.
Baca juga: Berlinang Air Mata, Angelina Sondakh Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah
Langkah berani tersebut dinilai membuahkan hasil, terlebih saat ini kasus pasien dirawat di rumah sakit makin terkendali setelah obat Fomepizole diterima Indonesia dari beberapa negara.
Menurutnya, data yang dimiliki Kemenkes bukan data real time. Hal ini berpotensi memicu terjadinya 'hidden accident' yang bisa berdampak panjang di kemudian hari.
Oleh karenanya, lanjut Dicky Budiman, sangat diperlukan penanganan serius pada kasus gangguan ginjal akut ini, termasuk penetapan kejadian luar biasa (KLB) yang sampai sekarang tidak dilakukan Kemenkes.
Baca juga: Mengenal CPR, Pertolongan Pertama yang Dilakukan Tim Medis pada Tragedi Halloween Itaewon
"Siapa yang bisa menjamin kasus menurun? Data yang dipunyai Kemenkes adalah data layanan, data kasus-kasus yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Data kejadian sesungguhnya tidak ada, artinya data enggak real time," jelas Dicky kepada MNC Portal, Senin (31/10/2022).
Dengan kata lain, kata Dicky, data yang dimiliki Kemenkes bukanlah penggambaran sesungguhnya kejadian gangguan ginjal akut di masyarakat. Terlebih, hingga kini belum ada sistem yang memberikan suplai data real time tersebut.
"Karena hal tersebut, saya khawatir bahwa gangguan ginjal akut ini sifatnya hidden. Artinya, data yang ada itu kasus yang sudah terlambat. Nah, yang terjadi di masyarakat real time belum ada datanya," papar Dicky Budiman.
"Jadi, kasus sesungguhnya harus ditemukan, sehingga pemerintah dapat memberikan layanan dengan maksimal. Jangan anggap kasus ini seperti sudah selesai (dengan turunnya kasus), kalau mikirnya gitu ada dampak jangka panjang yang harus diterima dan ini tanggung jawab pemerintah," terangnya.
Di sisi lain, Dicky meyakini bahwa banyak data di masyarakat secara real yang tidak tercover Kemenkes. Misalnya, data di daerah-daerah yang mungkin masyarakatnya masih mengonsumsi obat berpotensi sebabkan gangguan ginjal akut, karena tidak terpapar informasi secara menyeluruh.
"Indonesia itu luas sekali, saya cukup khawatir masih ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau informasi ini, dan itu membuat mereka berpotensi mengalami masalah ini. Jadi, itu kenapa pentingnya status KLB, sehingga penanganan bisa benar-benar sampai ke pelosok daerah," bebernya.
Data Kemenkes mencatat, penurunan kasus gangguan ginjal akut sekitar lebih dari 95 persen imbas dari pelarangan sementara konsumsi obat cair.
Baca juga: Berlinang Air Mata, Angelina Sondakh Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah
Langkah berani tersebut dinilai membuahkan hasil, terlebih saat ini kasus pasien dirawat di rumah sakit makin terkendali setelah obat Fomepizole diterima Indonesia dari beberapa negara.
(nug)
Lihat Juga :
