Atasi Tantangan Disrupsi Media, Prabu Revolusi Tawarkan Rumus Pentahelix
Kamis, 16 September 2021 - 14:27 WIB
JAKARTA - Kehidupan manusia di era serba digital seperti saat ini banyak bergantung pada dua hal, yakni internet dan teknologi .
Dalam rangka pemenuhan informasi, peran media terlebih media digital tentu sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, sudah selayaknya negara hadir untuk menjamin optimalisasi fungsi penyiaran pada media digital .
Demikian sebagaimana diungkapkan Prabu Revolusi, seorang praktisi sekaligus akademisi dunia penyiaran yang kini menjabat sebagai News Director Deputy MNC Media.
"Harus ada keberpihakan dari negara agar kualitas informasi yang diberikan media semakin baik," ungkapnya saat memberikan pemaparan materi dalam acara Konferensi Penyiaran Indonesia 2021, Rabu, 15 September 2021.
Dia kemudian memberikan contoh dari pemerintah di 2 negara yang membuat suatu kebijakan yang mendukung para pelaku usaha dan lembaga penyiaran serta media digital untuk semakin berkembang yakni Australia dan China.
Pemerintah Australia misalnya, yang mendorong para perusahaan raksasa dibidang teknologi digital seperti Google, Facebook dan sebagainya agar memberikan 'upah' yang sangat layak kepada portal berita online atas kegiatan jurnalistik yang dilakukan. Hal ini karena pemangku kebijakan di Negeri Kanguru tersebut menyadari betul bahwa media adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Contoh lain adalah China. Walaupun kebebasan berekspresi adalah hal yang tabu di Negara Komunis tersebut, namun pemerintah China justru membuat aplikasi digital bernama 'Toutiao' yang menjadi wadah khusus bagi orang-orang di Negeri Tirai Bambu tersebut dalam mengakses berita.
Dalam rangka pemenuhan informasi, peran media terlebih media digital tentu sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, sudah selayaknya negara hadir untuk menjamin optimalisasi fungsi penyiaran pada media digital .
Demikian sebagaimana diungkapkan Prabu Revolusi, seorang praktisi sekaligus akademisi dunia penyiaran yang kini menjabat sebagai News Director Deputy MNC Media.
"Harus ada keberpihakan dari negara agar kualitas informasi yang diberikan media semakin baik," ungkapnya saat memberikan pemaparan materi dalam acara Konferensi Penyiaran Indonesia 2021, Rabu, 15 September 2021.
Dia kemudian memberikan contoh dari pemerintah di 2 negara yang membuat suatu kebijakan yang mendukung para pelaku usaha dan lembaga penyiaran serta media digital untuk semakin berkembang yakni Australia dan China.
Pemerintah Australia misalnya, yang mendorong para perusahaan raksasa dibidang teknologi digital seperti Google, Facebook dan sebagainya agar memberikan 'upah' yang sangat layak kepada portal berita online atas kegiatan jurnalistik yang dilakukan. Hal ini karena pemangku kebijakan di Negeri Kanguru tersebut menyadari betul bahwa media adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Contoh lain adalah China. Walaupun kebebasan berekspresi adalah hal yang tabu di Negara Komunis tersebut, namun pemerintah China justru membuat aplikasi digital bernama 'Toutiao' yang menjadi wadah khusus bagi orang-orang di Negeri Tirai Bambu tersebut dalam mengakses berita.
tulis komentar anda