; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Hari Hepatitis Sedunia, Cegah Dampak Buruknya dengan Lakukan Tes dan Pengobatan Segera
loading...
Hari Hepatitis Sedunia diperingati pada 28 Juli setiap tahun. Foto/iStock
A
A
A
JAKARTA - Hari Hepatitis Sedunia diperingati pada 28 Juli setiap tahun. Untuk tahun ini, tema yang diangkat oleh Indonesia adalah Segerakan Tes dan Obati, Hepatitis Tidak Menunggu.
Ya, tes dan pengobatan hepatitis sangatlah penting. Terlambat dalam dua hal itu dapat berdampak buruk bagi pasien.
Beban Indonesia pada kasus hepatitis lumayan berat. Menurut data yang disajikan Mantan Direktur Penyakit Menular Badan Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Prof Tjandra Aditama, kasus hepatitis B di RI sebanyak 7,1 persen atau setara dengan 18 juta orang (2013).
Kemudian, pada kasus hepatitis C, kasusnya sebanyak 1 persen atau setara dengan 2,5 juta orang. Lalu, sirosis hepatitis setidaknya sebesar 175.211 kasus.
Menjadi catatan penting adalah data terkait kasus hepatitis B pada ibu hamil. Prof Tjandra mengungkapkan bahwa ada 3.254.139 ibu hamil positif hepatitis B di tahun 2022.
"(Namun), pasien hepatitis B yang sudah diobati baru 81.299 (mengacu data SIRS 2019-2021)," terang Prof Tjandra pada MNC Portal, Jumat (28/7/2023).
Upaya pengobatan dan pencegahan sejatinya sudah diberikan pemerintah. Misalnya pencegahan dari ibu ke anak, pemerintah sudah menyiapkan HBIg (hepatitis B immune globulin) dan vaksinasi Hepatitis B 1-3. Pada aspek pengobatan, mulai 2023 ini sudah tersedia Tenofovir.
Meski begitu, Prof Tjandra menilai, pemerintah perlu ekspansi lebih luas dalam penanganan hepatitis ini. Beberapa hal bisa ditambahkan agar penanganan dan pencegahan hepatitis lebih maksimal.
Apa saja saran Prof Tjandra agar penanganan hepatitis di RI semakin baik?
1. Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hepatitis.
2. Perlunya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan komprehensif mulai dari pencegahan, skrining, testing, pengobatan, dan pemantauan pengobatan.
3. Perlu disediakan porsi yang cukup dalam transformasi kesehatan untuk pengendalian hepatitis.
4. Langkah nyata pengendalian hepatitis sebagai implementasi UU Kesehatan yang baru disahkan, serta segera menyediakan aturan lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang akan disusun untuk mengimplementasikan UU Kesehatan di lapangan.
Ya, tes dan pengobatan hepatitis sangatlah penting. Terlambat dalam dua hal itu dapat berdampak buruk bagi pasien.
Beban Indonesia pada kasus hepatitis lumayan berat. Menurut data yang disajikan Mantan Direktur Penyakit Menular Badan Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Prof Tjandra Aditama, kasus hepatitis B di RI sebanyak 7,1 persen atau setara dengan 18 juta orang (2013).
Kemudian, pada kasus hepatitis C, kasusnya sebanyak 1 persen atau setara dengan 2,5 juta orang. Lalu, sirosis hepatitis setidaknya sebesar 175.211 kasus.
Menjadi catatan penting adalah data terkait kasus hepatitis B pada ibu hamil. Prof Tjandra mengungkapkan bahwa ada 3.254.139 ibu hamil positif hepatitis B di tahun 2022.
"(Namun), pasien hepatitis B yang sudah diobati baru 81.299 (mengacu data SIRS 2019-2021)," terang Prof Tjandra pada MNC Portal, Jumat (28/7/2023).
Upaya pengobatan dan pencegahan sejatinya sudah diberikan pemerintah. Misalnya pencegahan dari ibu ke anak, pemerintah sudah menyiapkan HBIg (hepatitis B immune globulin) dan vaksinasi Hepatitis B 1-3. Pada aspek pengobatan, mulai 2023 ini sudah tersedia Tenofovir.
Meski begitu, Prof Tjandra menilai, pemerintah perlu ekspansi lebih luas dalam penanganan hepatitis ini. Beberapa hal bisa ditambahkan agar penanganan dan pencegahan hepatitis lebih maksimal.
Apa saja saran Prof Tjandra agar penanganan hepatitis di RI semakin baik?
1. Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hepatitis.
2. Perlunya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan komprehensif mulai dari pencegahan, skrining, testing, pengobatan, dan pemantauan pengobatan.
3. Perlu disediakan porsi yang cukup dalam transformasi kesehatan untuk pengendalian hepatitis.
4. Langkah nyata pengendalian hepatitis sebagai implementasi UU Kesehatan yang baru disahkan, serta segera menyediakan aturan lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang akan disusun untuk mengimplementasikan UU Kesehatan di lapangan.
(tsa)
Explore More