Ini yang Sebaiknya Masyarakat Lakukan Ketika Mudik Kembali Dilarang

JAKARTA - Pemerintah memutuskan melarang mudik lebaran tahun 2021 .Pelarangan pulang kampung tersebut berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

"Tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," kata Menko PMK Muhadjir Effendy, akhir Maret lalu.

Alasan utama mudik dilarang adalah untuk mencegah penularan virus corona baru yang masih menyebar di masyarakat. Meski, secara data kasus Covid-19 di Indonesia memperlihatkan penurunan, tapi pelarangan mudik ini dilakukan sebagai upaya antisipasi.

"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," kata Muhadjir.

Baca Juga : Sepakat Cerai, Wulan Guritno dan Adilla Kompak Temani Anak Sunat

Supaya aturan ini dapat ditegaskan oleh seluruh masyarakat, pemerintah melalui Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menerangkan bahwa saat ini sedang dirumuskan teknis pelarangan mudik Lebaran, termasuk di dalamnya sanksi bagi yang bandel.

"Untuk penerapan saksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," ujar Wiku.

Soal sanksi, Wiku belum bisa banyak berkomentar. "Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri saat ini masih sedang dibahas antarkemenerian dan lembaga," tegasnya.

Sementara itu, menurut data survei yang diterbitkan Kementerian Perhubungan ada 11% kelompok masyarakat yangtetapmudik di Idul Fitri 2021. Meski, 89% lainnya memilih untuk mengikuti aturan pemerintah. Di sisi lain, Psikolog Klinis Meity Arianty menerangkan bahwa reaksi negatif masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan adalah perasaan yang akan selalu terjadi.

Baca Juga : Peringati 40 Hari Wafatnya Rina Gunawan, Ustadz Zacky Mirza Wakaf 1000 Al-Quran

"Sering kali kita melihat begitu banyak kebijakan yang tentu nggak akan menyenangkan semua pihak, itu akan terjadi di mana-mana," ucap Mei pada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Selasa (6/4).

Meimenerangkan, bukan hanya pada lingkup negara, tapi dalam keluarga kebijakan yang direspon tak baik pun bisa terjadi. Ya, sering kali ayah sebagai kepala rumah tangga mengeluarkan kebijakan untuk keluarganya dan dirasa keputusan yang dibuat tidak adil buat semua, anak-anak atau bahkan istrinya sekali pun.

Tapi apa yang bisa dilakukan istri dan anak-anaknya? "Rasa kecewa dan sedih itu pasti, namun bisakah istri dan anak-anaknya marah? Nggak terima lalu maki-maki menentang kebijakan ayahnya? Tentu nggak mungkin," jelas Mei.

Lalu bagaimana meyakinkan ayah dan membuat ayah tahu bahwa kebijakannya tidak adil atau tidak dapat diterima oleh istri dan anak-anaknya?

Baca Juga : 3 Tahun Menikah dengan Opick, Bebi Silvina Hamil Anak Pertama

Menurut Mei, tentu dibutuhkan kebijaksanaan sang ayah untuk menerima masukan atau keluhan istri dan anak-anaknya. "Yang harus dipahami istri dan anaknya adalah mungkin ayah sudah memiliki pertimbangan lain atau ada hal yang istri dan anaknya nggak tahu sehingga kebijakan itu tetap dikeluarkan,"papar Mei.

Nah, jika ditarik ke lingkup negara, sebagai masyarakat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, tentu menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi pertanyaan sekarang, bisakah itu terjadi? "Rasanya nggak mungkin bisa adil untuk seluruh rakyat, tapi setidaknya minimal buat sebagian rakyat, ya," jawab Mei.

Lalu apa yg bisa dilakukan rakyat selain menerima kebijakan tersebut? Mei mengatakan, sebagai masyarakat bisa memberikan masukan, menyampaikan hal tersebut dengan cara yang baik dan tetap memiliki harapan bahwa pemerintah dihuni orang-orang yang masih mau mendengar dan memikirkan keluhan rakyatnya.

"Selalu ada cara tapi tetap menyampaikannya dengan teknik yang baik, ya," sambungnya.

Baca Juga : Posting Foto dan Ucap Kangen, Via Vallen Pacaran dengan Vokalis Papinka?

Namun, jika saran tersebut tak juga dikabulkan karena suatu dan lain hal, maka apa yang bisa dilakukan selain menerima? Karena berada di suatu negara yang pada akhirnya pimpinan yang akan bertanggung jawab pada semua kebijakan dan pertanggungjawabannya langsung ke Tuhan Yang Maha Esa, menurut Mei, sebaiknya fokus pada apa yang bisa dilakukan saja.

"Ya, minimal kita sudah berusaha. Jadi, kita tetap fokus saja dengan hidup dan keluarga kita, baru merambah ke lingkungan sekitar. Masyarakat seperti kita hanya bisa berusaha, berharap, dan berdoa agar orang-orang yang ada di pemerintahan diberikan kesehatan dan hati yang luas untuk memberikan keadilan bagi kita rakyatnya, toh doa yang baik akan kembali ke diri kita sendiri, bukan?," tuutp Mei.