Berbelanja Online Jadi Pilihan Teraman Menyambut Lebaran
Kamis, 06 Mei 2021 - 21:01 WIB
loading...
Di tengah pandemi Covid-19, sangat tidak disarankan bagi masyarakat berbondong-bondong mendatangi pusat-pusat perbelanjaan dalam menyambut Lebaran. / Foto: ilustrasi/ist
A
A
A
JAKARTA - Tradisi berbelanja menjelang hari raya Idul Fitri juga dilakukan masyarakat muslim Indonesia tahun ini. Namun, di tengah pandemi Covid-19, sangat tidak disarankan bagi masyarakat berbondong-bondong mendatangi pusat-pusat perbelanjaan. Karena menimbulkan kerumunan dan berpotensi memicu klaster penularan.
Baca juga: Video Cover Lagunya Peringkat 17 di YouTube, Arya Saloka Tetap Belum Pede Nyanyi
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyayangkan tingginya mobilitas penduduk jelang lebaran yang memicu kerumunan. Akan lebih disarankan masyarakat memilih opsi berbelanja lebaran secara online. Sehingga masyarakat tidak berkerumun dan menumpuk di pusat-pusat perbelanjaan.
"Masyarakat dapat memilih opsi berbelanja yang lebih aman yaitu dengan memanfaatkan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), yaitu berbelanja online untuk meminimalisir terpapar virus Covid-19," ungkap Prof Wiku dalam Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (4/5).
Menurutnya Apa yang disarankan ini cukup beralasan. Karena Satgas menyampaikan fakta bahwa kebijakan pengetatan mobilitas dan peniadaan mudik, nyatanya di lapangan masih ditemukan kenaikan mobilitas penduduk, khususnya ke pusat perbelanjaan. Dan Satgas telah melakukan pengamatan dengan menghimpun data dari Google Mobility pada rentang waktu di tanggal 11 Maret-16 April 2021.
Dalam pengamatan 3 minggu terakhir, ada 6 provinsi dengan kenaikan mobilitas ke pusat perbelanjaan tertinggi di Indonesia, yakni Provinsi Aceh (41%), Gorontalo (58%), Kalimantan Utara (47%), Maluku Utara (57%), Sulawesi Tenggara (55%), dan Sumatera Barat (53%). Dengan puncak kenaikan masing-masing 9 April 2021. Kenaikan mobilitas berdasarkan data ini, dikhawatirkan akan diikuti kenaikan kasus, sebagaimana pengalaman serupa pada waktu sebelumnya.
Diharapkan kenaikan mobilitas ini tidak mengganggu kondisi Covid-19 nasional yang cukup stabil, hasil jerih payah masyarakat dan pemerintah selama lebih dari setahun terakhir. Setiap daerah tanpa terkecuali harus benar-benar melakukan antisipasi potensi lonjakan. Pemerintah daerah dapat menyusun mekanisme aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat dengan mudah diawasi pergerakannya.
Baca juga: Video Cover Lagunya Peringkat 17 di YouTube, Arya Saloka Tetap Belum Pede Nyanyi
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyayangkan tingginya mobilitas penduduk jelang lebaran yang memicu kerumunan. Akan lebih disarankan masyarakat memilih opsi berbelanja lebaran secara online. Sehingga masyarakat tidak berkerumun dan menumpuk di pusat-pusat perbelanjaan.
"Masyarakat dapat memilih opsi berbelanja yang lebih aman yaitu dengan memanfaatkan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), yaitu berbelanja online untuk meminimalisir terpapar virus Covid-19," ungkap Prof Wiku dalam Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (4/5).
Menurutnya Apa yang disarankan ini cukup beralasan. Karena Satgas menyampaikan fakta bahwa kebijakan pengetatan mobilitas dan peniadaan mudik, nyatanya di lapangan masih ditemukan kenaikan mobilitas penduduk, khususnya ke pusat perbelanjaan. Dan Satgas telah melakukan pengamatan dengan menghimpun data dari Google Mobility pada rentang waktu di tanggal 11 Maret-16 April 2021.
Dalam pengamatan 3 minggu terakhir, ada 6 provinsi dengan kenaikan mobilitas ke pusat perbelanjaan tertinggi di Indonesia, yakni Provinsi Aceh (41%), Gorontalo (58%), Kalimantan Utara (47%), Maluku Utara (57%), Sulawesi Tenggara (55%), dan Sumatera Barat (53%). Dengan puncak kenaikan masing-masing 9 April 2021. Kenaikan mobilitas berdasarkan data ini, dikhawatirkan akan diikuti kenaikan kasus, sebagaimana pengalaman serupa pada waktu sebelumnya.
Diharapkan kenaikan mobilitas ini tidak mengganggu kondisi Covid-19 nasional yang cukup stabil, hasil jerih payah masyarakat dan pemerintah selama lebih dari setahun terakhir. Setiap daerah tanpa terkecuali harus benar-benar melakukan antisipasi potensi lonjakan. Pemerintah daerah dapat menyusun mekanisme aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat dengan mudah diawasi pergerakannya.
Lihat Juga :
