RUU Kesehatan Mendapat Dukungan Penuh Koalisi Tenaga Kesehatan Indonesia
Selasa, 04 April 2023 - 08:28 WIB
Sesuai usulan di dalam RUU Kesehatan agar STR dibuat seumur hidup, seperti KTP dan dihapuskannya SIP, yang juga dilakukan negara lain, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan.
Sementara dalam deklarasinya, Wakil Ketua Umum PDSI Prof. dr. Deby Vinski menolak adanya organisasi profesi tunggal. Sebab, monopoli atau tunggal selalu memiliki potensi sewenang-wenang. Untuk itu, semua tenaga kesehatan harus leluasa untuk memilih organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Semua yang tunggal dan monopoli di bidang apapun itu bisa berlaku sewenang. Kalau kata ahli tata negara, hanya negara yang memiliki hak monopoli," kata Prof. Deby saat Deklarasi Koalisi Tenaga Kesehatan Indonesia di Vinski Tower, Jakarta, belum lama ini.
Ketua Umum PDSI Brigjen TNI (purn) dr. Jajang Edi Priyanto menjelaskan pihaknya menyambut baik keberadaan koalisi dari berbagai organisasi kesehatan untuk mendukung RUU Kesehatan.
“PDSI tidak sendiri lagi, karena kami semua satu napas. Semoga upaya yang baik ini bisa menghadirkan suasana lingkungan kesehatan yang maju dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas dr. Jajang.
Koalisi ini akan memberikan dukungan terhadap RUU Kesehatan yang segera dibahas di DPR. Sebab, dengan UU Kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Di mana sekitar Rp160 triliun setiap tahun melayang ke luar Indonesia karena pelayanan kesehatan Indonesia kurang memadai. Untuk itu, dengan pelayanan kesehatan yang baik, maka devisa yang keluar itu akan terselamatkan.
Di sisi lain,Ketua Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI) Brigjen Pol Mufti Djusnir, M.Si, Apt mengungkapkanbelum ada undang-undang yang bisa mengayomi profesi apoteker dan dengan hadirnya UU Kesehatan diharapkan apoteker bisa lebih memiliki peran.
Sementara dalam deklarasinya, Wakil Ketua Umum PDSI Prof. dr. Deby Vinski menolak adanya organisasi profesi tunggal. Sebab, monopoli atau tunggal selalu memiliki potensi sewenang-wenang. Untuk itu, semua tenaga kesehatan harus leluasa untuk memilih organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Semua yang tunggal dan monopoli di bidang apapun itu bisa berlaku sewenang. Kalau kata ahli tata negara, hanya negara yang memiliki hak monopoli," kata Prof. Deby saat Deklarasi Koalisi Tenaga Kesehatan Indonesia di Vinski Tower, Jakarta, belum lama ini.
Ketua Umum PDSI Brigjen TNI (purn) dr. Jajang Edi Priyanto menjelaskan pihaknya menyambut baik keberadaan koalisi dari berbagai organisasi kesehatan untuk mendukung RUU Kesehatan.
“PDSI tidak sendiri lagi, karena kami semua satu napas. Semoga upaya yang baik ini bisa menghadirkan suasana lingkungan kesehatan yang maju dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas dr. Jajang.
Koalisi ini akan memberikan dukungan terhadap RUU Kesehatan yang segera dibahas di DPR. Sebab, dengan UU Kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Di mana sekitar Rp160 triliun setiap tahun melayang ke luar Indonesia karena pelayanan kesehatan Indonesia kurang memadai. Untuk itu, dengan pelayanan kesehatan yang baik, maka devisa yang keluar itu akan terselamatkan.
Di sisi lain,Ketua Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI) Brigjen Pol Mufti Djusnir, M.Si, Apt mengungkapkanbelum ada undang-undang yang bisa mengayomi profesi apoteker dan dengan hadirnya UU Kesehatan diharapkan apoteker bisa lebih memiliki peran.
(dra)
tulis komentar anda