Minta Perkuat Peran BPOM, Apoteker Indonesia: Supaya Bisa Tangani Kompleksitas Masalah

"Independensi dan konsistensi pengawasan pada model kelembagaan BPOM diharapkan menjadikan BPOM lebih mampu lagi dalam menghadapi tantangan global, strategic agility, dan adaptif serta responsif," katanya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik yang juga dosen UNJANI Dr. Riant Nugroho, M. Si mengatakan 'stunting' merupakan permasalahan kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan BPOM, sebab dipengaruhi faktor asupan makanan dan obat.

Kondisi 'stunting' seseorang ditentukan sejak masih berupa janin di dalam kandungan. Asupan suplemen yang diperoleh janin saat dalam kandungan mempengaruhi tumbuh kembangnya, pun ketika sudah dilahirkan dan tumbuh, asupan makanan juga vaksin yang kemudian mengambil peran penting.

"Kalau apa yang masuk ke tubuh jelek, maka hasilnya juga jelek," ucap Riant.

Ia pun memaparkan data yang menunjukkan bahwa 54 persen tenaga kerja di Indonesia mengalami 'stunting' sejak masih anak-anak. Selain itu, orang Indonesia meninggal lebih cepat enam tahun dibandingkan orang Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam karena faktor 'stunting'.

"SDM yang 'lewat' begitu saja ini tentu menjadi kerugian bagi bangsa. Bagaimana Indonesia mau mengejar pertumbuhan ekonomi dunia jika SDM-nya banyak yang mengalami 'stunting' dan meninggal di usia produktifnya," ucap Riant.

Atas dasar itu, ia menilai pentingnya dilakukan penguatan peran BPOM selaku perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Opini tersebut juga disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Drg. Agus Suprapto, M. Kes yang didaulat sebagai salah satu penanggap.

"Penguatan bidang pengawasan obat dan makanan menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan dan supaya ini eksis, dibutuhkan legalitas yang harus didukung negara agar keberadaannya benar-benar kuat dan peranannya makin nyata dalam menjaga siklus kehidupan masyarakat yang produkif dan berkualitas," tuturnya.