Kolaborasi Multipihak Jadi Kunci Program INKLUSI Dorong Transformasi Kebijakan Publik
Minggu, 23 Maret 2025 - 00:05 WIB
Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan nasional telah mengakomodasi isu GEDSI, tantangan tetap masih ada pada tingkat implementasi di lapangan. "Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa kebijakan yang inklusif dapat diimplementasikan secara maksimal," jelasnya.
Hal senada juga dinyatakan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. "Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata. Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat. Melalui Program INKLUSI, kami terus mendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya," ujar Joni.
Keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kolaborasi, setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, terutama mereka yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses hak dan kesempatan yang setara. INKLUSI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini guna mendorong perubahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dengan bekerja sama dengan 11 Mitra OMS yaitu ’Aisyiyah, Yayasan BaKTI, Institut KAPAL Perempuan, KEMITRAAN, LAKPESDAM PBNU, Migrant CARE, Yayasan PEKKA, PERMAMPU, PKBI. PR YAKKUM, dan SIGAB.
Baca Juga: Pangeran William Menyelamatkan Nyawa Harry dan Meghan Markle di AS
Hal senada juga dinyatakan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. "Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata. Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat. Melalui Program INKLUSI, kami terus mendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya," ujar Joni.
Keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kolaborasi, setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, terutama mereka yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses hak dan kesempatan yang setara. INKLUSI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini guna mendorong perubahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dengan bekerja sama dengan 11 Mitra OMS yaitu ’Aisyiyah, Yayasan BaKTI, Institut KAPAL Perempuan, KEMITRAAN, LAKPESDAM PBNU, Migrant CARE, Yayasan PEKKA, PERMAMPU, PKBI. PR YAKKUM, dan SIGAB.
Baca Juga: Pangeran William Menyelamatkan Nyawa Harry dan Meghan Markle di AS
(dra)
Lihat Juga :