Kemenparekraf Bersiap Buka Keran Wisatawan Mancanegara

Dari hasil evaluasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tahapan uji coba di tiga kawasan zona hijau di Bali.

"Uji coba kita akan lakukan secepatnya. Tentunya sesuai arahan Presiden di bulan Juni-Juli, kita punya waktu sekitar tiga bulan untuk persiapan, tentu harus ada simulasi dan mungkin ada trial atau pilot project. Mungkin akan ada charter flight dan kita pantau betul (pelaksanaanya di lapangan)," kata Sandiaga.

"Semakin banyak uji coba yang kita lakukan, semakin siap kita. Dan setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi, kalau proof of concept-nya itu bisa kita dapatkan, kita bisa perluas nanti baik wilayah originasi daripada wisatawan maupun destinasi wisatanya juga. Jadi nanti mungkin bisa diperluas (tidak hanya di 3 kawasan zona hijau) juga ke destinasi lainnya seperti Kuta atau Seminyak atau Canggu atau Nusa Penida. Ini nanti akan kita evaluasi secara ketat," kata Sandiaga.

Terkait target negara dalam penerapan travel corridor arrangement, Menparekraf mengatakan penentuannya akan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Diantaranya negara yang tingkat vakinasinya tinggi, negara dengan penerapan protokol kesehatan ketat yang diikuti _testing, tracing and treatment yang tinggi, juga negara dengan asas resiprokal dan faktor-faktor lainnya.

"Tadi yang sudah disebut ada beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok, Uni Emirat Arab atau negara Timur Tengah lainnya dan Singapura. Tapi finalisasinya tergantung dari travel corridor arrangement dari masing-masing negara," kata Menparekraf Sandiaga.

Sementara itu, rakor tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Gubernur Bali, I Wayan Koster; Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Jhoni Ginting.

Baca juga: Halo Ibu-Ibu Muda, Ini Lho Aturan Makan, Tidur dan Aktivitas Anak Menurut Ahli

Selain itu, hadir juga seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf; serta 6perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Satgas COVID-19 dan pihak terkait lainnya.