; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Target Turunkan Stunting 14 Persen pada 2024, Ini Langkah Pemerintah
loading...
Pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan menciptakan peraturan presiden atau Perpres. / Foto: ilustrasi/ist
A
A
A
JAKARTA - Stunting masih menjadi masalah utama pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan menciptakan peraturan presiden (Perpres).
Kepala BKKBN, DR. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), menjelaskan, Perpres tentang percepatan penurunan stunting No.72 tahun 2021 telah ditandatangani pada 5 Agustus 2021. Sehingga poin-poin mengenai pasal inilah yang penting untuk diperhatikan dan dicatat.
Senada dengan dr. Hasto; Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante Saksono Harbuwono menyebut bahwa prevalensi stunting nasional saat ini sedang menunjukkan tren yang menurun. Namun, Indonesia memiliki target untuk mencapai angka stunting sebesar 14 persen pada 2024.
"Untuk mencapai target tersebut, rata-rata penurunan stunting harus mencapai sekitar 2,7 persen per tahun," kata dr. Dante, dalam acara 'Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Tuberkulosis' di channel YouTube Kemenko PMK, Selasa (28/9/2021).
Baca juga: Chef Desi Trisnawati Miliki Rumah Super Mewah di Bangka Belitung, Begini Penampakannya
Wamenkes Dante menambahkan, kondisi tersebut baru bisa terwujud apabila melakukan pendekatan secara komprehensif. Bukan hanya dari segi kesehatan, namun pendekatan lintas departemen atau lembaga. Sebab masalah stunting ini menjadi sangat penting karena mencerminkan status kesehatan sebuah bangsa.
"Saat ini sudah terdeteksi sekira 50 persen provinsi yang prevalensi stuntingnya lebih dari 30 persen. Sementara prevalensi balita stunting menurut provinsi pada 2019 rata-ratanya adalah 27,7 persen yang harus kita turunkan sesuai target menjadi 14 persen pada 2024," lanjutnya.
Baca juga: Tips Miss V Bebas Keputihan dan Terjaga Kebersihannya
Selain itu, pemerintah juga akan fokus dan memikirkan strategi khusus penanganan balita stunting di Indonesia bagian timur. Pemerintah telah ditetapkan 360 Kabupaten atau kota sebagai fokus intervensi stunting pada 2021 dan 514 kabupaten atau kota pada 2022.
Lihat Juga: Kolaborasi Pemerintah-Swasta Atasi Stunting lewat Edukasi Air Bersih dan Pembuatan Camilan Es Potong
Kepala BKKBN, DR. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), menjelaskan, Perpres tentang percepatan penurunan stunting No.72 tahun 2021 telah ditandatangani pada 5 Agustus 2021. Sehingga poin-poin mengenai pasal inilah yang penting untuk diperhatikan dan dicatat.
Senada dengan dr. Hasto; Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante Saksono Harbuwono menyebut bahwa prevalensi stunting nasional saat ini sedang menunjukkan tren yang menurun. Namun, Indonesia memiliki target untuk mencapai angka stunting sebesar 14 persen pada 2024.
"Untuk mencapai target tersebut, rata-rata penurunan stunting harus mencapai sekitar 2,7 persen per tahun," kata dr. Dante, dalam acara 'Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Tuberkulosis' di channel YouTube Kemenko PMK, Selasa (28/9/2021).
Baca juga: Chef Desi Trisnawati Miliki Rumah Super Mewah di Bangka Belitung, Begini Penampakannya
Wamenkes Dante menambahkan, kondisi tersebut baru bisa terwujud apabila melakukan pendekatan secara komprehensif. Bukan hanya dari segi kesehatan, namun pendekatan lintas departemen atau lembaga. Sebab masalah stunting ini menjadi sangat penting karena mencerminkan status kesehatan sebuah bangsa.
"Saat ini sudah terdeteksi sekira 50 persen provinsi yang prevalensi stuntingnya lebih dari 30 persen. Sementara prevalensi balita stunting menurut provinsi pada 2019 rata-ratanya adalah 27,7 persen yang harus kita turunkan sesuai target menjadi 14 persen pada 2024," lanjutnya.
Baca juga: Tips Miss V Bebas Keputihan dan Terjaga Kebersihannya
Selain itu, pemerintah juga akan fokus dan memikirkan strategi khusus penanganan balita stunting di Indonesia bagian timur. Pemerintah telah ditetapkan 360 Kabupaten atau kota sebagai fokus intervensi stunting pada 2021 dan 514 kabupaten atau kota pada 2022.
Lihat Juga: Kolaborasi Pemerintah-Swasta Atasi Stunting lewat Edukasi Air Bersih dan Pembuatan Camilan Es Potong
(nug)
Explore More