Sinergi Pentahelix Jadi Kunci Sukses Pemulihan Pariwisata Banten
Selasa, 19 Februari 2019 - 13:18 WIB
Sinergi Pentahelix Jadi Kunci Sukses Pemulihan Pariwisata Banten
A
A
A
TERDAPAT dua tujuan wisata di Provinsi Banten yang terdampak Tsunami Selat Sunda terjadi pada 22 Desember 2018 lalu. Kondisi ini membuat trauma bagi masyarakat di pesisir pantai, bahkan membuat ketakutan bagi pengunjung untuk datang ke kawasan Pantai Anyer-Cinangka, Kabupaten Serang, dan kawasan Pantai Carita, Labuan, Panimbang, termasuk KEK Tanjung Lesung dan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
Lalu, upaya apa yang saat ini dilakukan Pemerintah Provinsi Banten untuk pemulihan kawasan wisata di Provinsi Banten tersebut? Berikut petikan wawancara Wartawan KORAN SINDO Teguh Mahardika dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati.
Bagaimana upaya pemulihan kawasan wisata pantai di Banten?
Pada Sabtu, 22 Desember 2018, pukul 23.30 WIB, Gubernur Banten menginstruksikan Dinas PUPR dan BPBD untuk mengambil langkah cepat melakukan tanggap darurat bencana. Tidak hanya itu, masing-masing OPD secara parsial ikut ambil bagian dalam upaya tanggap darurat pada 27 Desember 2018-9 Januari 2019 melalui Keputusan Banten Nomor: 366/kep.350-huk/2018 berdasarkan Keputusan Bupati Serang dan Pandeglang.
Kemudian Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan surat perintah Gubernur Banten nomor: 800/3955-Bappeda/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang tim pengelola posko penanggulangan bencana tsunami Banten. Tim kemudian merehabilitasi rumah rusak ringan, sedang, dan pembangunan hunian sementara untuk yang rusak berat dan pemulihan sektor pariwisata.
Apa yang akan dan telah dilakukan dinas pariwisata dalam menanggulangi dampak bencana terhadap pariwisata di Banten?
Kami langsung melakukan pendataan 3A wilayah destinasi wisata, yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, yang terdampak bencana pada 26 Desember 2018-4 Januari 2019. Kami juga menghadiri rapat teknis sinergitas data dan informasi 3A terdampak serta penyusunan program kegiatan pemulihan pariwisata Banten pada 7 Januari 2019.
Agenda kami saat itu adalah pelaksanaan rencana aksi pemulihan pada 12 Januari-12 April 2019, masa normalisasi pada 12 April-31 Desember 2019, penyusunan tim terpadu pelaksanaan dan monitoring rencana aksi pemulihan pariwisata, serta sinergi dengan pelaku industri pariwisata, komunitas, dan media untuk percepatan pemulihan melalui berbagai kegiatan.
Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan ?
Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, seperti Paket Hot Deals (meeting package dan room package), acara komunitas, Media/Community Fam Trip, dan Tour Jelajah Selat Sunda.
Berapa anggaran yang disiapkan dalam pemulihan pariwisata di Banten?
Untuk pemulihan dan normalisasi pariwisata, kebutuhan anggaran pemerintah provinsi mencapai Rp3 miliar untuk tahun Anggaran 2019 dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Rp1,5 miliar untuk Tahun Anggaran 2019.
Kunci keberhasilan pemulihan pariwisata pascatsunami seperti apa?
Sinergi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa), baik pusat maupun daerah, akan menjadi kunci keberhasilan pemulihan pariwisata Banten. Kemudian juga diperlukan dukungan dari berbagai kementerian/lembaga untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.
Selain itu, penyusunan/penerapan regulasi/pedoman pembangunan dan pengembangan destinasi bahari. Jika program itu dijalankan, diharapkan dalam waktu tiga bulan pascatsunami pariwisata Banten sudah pulih.
Lalu, upaya apa yang saat ini dilakukan Pemerintah Provinsi Banten untuk pemulihan kawasan wisata di Provinsi Banten tersebut? Berikut petikan wawancara Wartawan KORAN SINDO Teguh Mahardika dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati.
Bagaimana upaya pemulihan kawasan wisata pantai di Banten?
Pada Sabtu, 22 Desember 2018, pukul 23.30 WIB, Gubernur Banten menginstruksikan Dinas PUPR dan BPBD untuk mengambil langkah cepat melakukan tanggap darurat bencana. Tidak hanya itu, masing-masing OPD secara parsial ikut ambil bagian dalam upaya tanggap darurat pada 27 Desember 2018-9 Januari 2019 melalui Keputusan Banten Nomor: 366/kep.350-huk/2018 berdasarkan Keputusan Bupati Serang dan Pandeglang.
Kemudian Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan surat perintah Gubernur Banten nomor: 800/3955-Bappeda/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang tim pengelola posko penanggulangan bencana tsunami Banten. Tim kemudian merehabilitasi rumah rusak ringan, sedang, dan pembangunan hunian sementara untuk yang rusak berat dan pemulihan sektor pariwisata.
Apa yang akan dan telah dilakukan dinas pariwisata dalam menanggulangi dampak bencana terhadap pariwisata di Banten?
Kami langsung melakukan pendataan 3A wilayah destinasi wisata, yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, yang terdampak bencana pada 26 Desember 2018-4 Januari 2019. Kami juga menghadiri rapat teknis sinergitas data dan informasi 3A terdampak serta penyusunan program kegiatan pemulihan pariwisata Banten pada 7 Januari 2019.
Agenda kami saat itu adalah pelaksanaan rencana aksi pemulihan pada 12 Januari-12 April 2019, masa normalisasi pada 12 April-31 Desember 2019, penyusunan tim terpadu pelaksanaan dan monitoring rencana aksi pemulihan pariwisata, serta sinergi dengan pelaku industri pariwisata, komunitas, dan media untuk percepatan pemulihan melalui berbagai kegiatan.
Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan ?
Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, seperti Paket Hot Deals (meeting package dan room package), acara komunitas, Media/Community Fam Trip, dan Tour Jelajah Selat Sunda.
Berapa anggaran yang disiapkan dalam pemulihan pariwisata di Banten?
Untuk pemulihan dan normalisasi pariwisata, kebutuhan anggaran pemerintah provinsi mencapai Rp3 miliar untuk tahun Anggaran 2019 dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Rp1,5 miliar untuk Tahun Anggaran 2019.
Kunci keberhasilan pemulihan pariwisata pascatsunami seperti apa?
Sinergi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa), baik pusat maupun daerah, akan menjadi kunci keberhasilan pemulihan pariwisata Banten. Kemudian juga diperlukan dukungan dari berbagai kementerian/lembaga untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.
Selain itu, penyusunan/penerapan regulasi/pedoman pembangunan dan pengembangan destinasi bahari. Jika program itu dijalankan, diharapkan dalam waktu tiga bulan pascatsunami pariwisata Banten sudah pulih.
(don)
