Tingkatkan Akses Obat dan Alat Kesehatan, 11 Negara Ini Kolaborasi di Asia Tenggara

JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Health Organization South-East Asia Regulatory Network (WHO-SEARN) Assembly, pada Senin-Kamis, 24–27 Juli 2023. BPOM , yang secara aktif berpartisipasi pada forum SEARN bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , mendukung penuh penyelenggaraan SEARN Assembly.

SEARN Assembly bertujuan untuk menghasilkan keputusan tertinggi dan bersifat strategis oleh jejaring regulator berdasarkan konsensus anggota SEARN, untuk mengadopsi output draft strategy workplan yang dibahas pada working group and steering group.

Menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEARN Assembly 2023 merupakan wujud komitmen kesediaan Indonesia yang disampaikan pada pertemuan Kepala Otoritas Regulator Obat SEARN di New Delhi pada 7-8 Juni 2022 lalu.

SEARN merupakan jejaring yang terbentuk dari 11 negara anggota WHO di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu Bangladesh, Bhutan, Korea Utara, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.



Beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan ini adalah pentingnya kolaborasi antar-otoritas regulator obat dalam melakukan pengawalan mutu obat, pengembangan dan penegakan standar, serta pengawasan obat dan produk medis lainnya.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini, kerja sama dan kolaborasi antara otoritas regulator obat negara anggota SEARN dapat menjawab tantangan dalam hal pengawasan obat.

Terutama terkait akses terhadap obat-obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Upaya kolektif SEARN dalam memperkuat sistem regulasi dan mempromosikan lanskap regulasi yang harmonis di kawasan ini akan membuka jalan bagi kelancaran pergerakan produk obat lintas batas.

“Melalui SEARN, kami memiliki kemampuan untuk memperkuat kerangka pengawasan obat melalui kolaborasi, berbagi informasi, serta penyelarasan peraturan dan standar obat yang mengacu pada standar internasional dan prinsip good regulatory practice (GRP),” papar Penny .



“Di samping itu, otoritas regulatori obat juga dapat mendorong pemangku kepentingan untuk menyediakan obat esensial yang terjangkau, yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Ini menjadi hal yang krusial sebagai prioritas utama kita dan sejalan dalam pencapaian sustainable development goal 3, yaitu untuk memastikan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua kalangan di semua usia,” tambahnya.

Penny juga menegaskan bahwa dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat saja tidaklah cukup. Lebih dari itu, yang juga perlu menjadi prioritas adalah memastikan obat-obat tersebut digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.

“Jadi tidak hanya memastikan obat yang aman dan bermutu, tetapi juga penggunaan obat tersebut dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat,” tambahnya.

Director Department of Health Systems Development (HSD) WHO SEARO, Dr. Manoj Jhalani, yang mewakili Regional Director WHO SEARO, memberikan apresiasi kepada BPOM dan Kementerian Kesehatan atas kepemimpinan yang kuat dan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan yang sangat penting ini.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia mampu belajar dari pengalaman untuk memperkuat dan mengembangkan sistem dan kapasitas regulatorinya kemudian membagikannya kepada negara anggota SEARN.

“Saya yakin, dalam waktu yang tidak lama Indonesia akan menjadi salah satu otoritas regulator obat yang kuat,” tuturnya.