Penuhi Target Seluruh Wilayah Indonesia Miliki Layanan Jantung, Menkes Lakukan Ini
Kamis, 02 Juni 2022 - 13:20 WIB
loading...
Dengan tidak meratanya pelayanan jantung di seluruh Indonesia, membuat banyak pasien jantung tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. / Foto: tangkapan layar Zoom Kemenkes
A
A
A
JAKARTA - Belum semua provinsi di Indonesia memiliki layanan kesehatan jantung. Ini berarti masih terdapat wilayah di negeri ini yang tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan jantung .
Di sisi lain, penyakit jantung merupakan penyakit teratas yang menelan korban jiwa dan juga membebani negara, baik pemerintah maupun swasta.
"Karena hal itu, Kemenkes menargetkan pada 2024 seluruh provinsi di Indonesia akan memiliki layanan jantung, baik yang dasar seperti pemasangan ring dengan kateter minim inflasi maupun bedan buka jantung," ungkap Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual, Kamis (2/6/2022).
Baca juga: 5 Obat Kolesterol Tinggi Alami yang Ampuh, Nomor 3 Banyak Ditanam di Halaman
Dengan tidak meratanya pelayanan jantung di seluruh Indonesia, lanjut Menkes, itu yang membuat banyak pasien jantung tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Beberapa dari pasien jantung bahkan dilaporkan meninggal dunia sebelum mendapatkan pertolongan.
"Kalau si pasien jantung itu di wilayah yang tidak punya pelayanan jantung, ya, kemungkinan besar akan wafat sebelum mendapat pertolongan. Ini masalah besar yang harus diselesaikan," ungkap Budi Gunadi.
Lalu, mengapa kondisi ini masih terjadi di Indonesia? Menurut Menkes Budi, masalah bukan di dana ataupun alat, karena sejatinya Indonesia punya uang untuk itu. Tapi, masalah utamanya adalah belum banyaknya dokter spesialis.
"Masalah ketersediaan alat itu bisa ditangani oleh kami 12 bulan. Tapi, kalau masalah ketersediaan dokter spesialisnya, ini PR besar. Tidak banyak dokter spesialis tersebar di Indonesia," kata dia.
Berdasar data yang dimilikinya, baru 28 dari 34 provinsi di Indonesia yang bisa memberikan layanan jantung secara lengkap. Sisanya, karena tidak ada dokter spesialisnya, alhasil sama sekali tidak ada pelayanan jantung di sana.
"Untuk itu, kami mempercepat program beasiswa agar produksi dokter spesialisnya bertambah dengan cepat," ucap Budi Gunadi.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri memberi standar jumlah dokter per penduduk itu 1:1.000. Artinya, 1 dokter melayani 1.000 orang, bahkan di negara maju 3-5 dokter untuk 1.000 orang.
"Nah, di Indonesia, dokter yang punya STR dan berpraktik itu ada 140 ribu, padahal kebutuhan kita itu 270 ribu dokter jika mengaku 1:1.000. Kekurangan 130 ribu itu setidaknya baru terpenuhi 10 tahun ke depan," bebernya.
Baca juga: Gary Iskak Kembali ke Rumah, Istri Luapkan Bahagia: Allah Tidak Tidur
"Untuk memperpendek waktu tersebut, kami buka program beasiswa ini dan kami prioritaskan memang untuk dokter-dokter yang mau ditempatkan di wilayah yang belum banyak tersedia dokter spesialis apalagi sub spesialisnya," pungkas Menkes Budi.
Di sisi lain, penyakit jantung merupakan penyakit teratas yang menelan korban jiwa dan juga membebani negara, baik pemerintah maupun swasta.
"Karena hal itu, Kemenkes menargetkan pada 2024 seluruh provinsi di Indonesia akan memiliki layanan jantung, baik yang dasar seperti pemasangan ring dengan kateter minim inflasi maupun bedan buka jantung," ungkap Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual, Kamis (2/6/2022).
Baca juga: 5 Obat Kolesterol Tinggi Alami yang Ampuh, Nomor 3 Banyak Ditanam di Halaman
Dengan tidak meratanya pelayanan jantung di seluruh Indonesia, lanjut Menkes, itu yang membuat banyak pasien jantung tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Beberapa dari pasien jantung bahkan dilaporkan meninggal dunia sebelum mendapatkan pertolongan.
"Kalau si pasien jantung itu di wilayah yang tidak punya pelayanan jantung, ya, kemungkinan besar akan wafat sebelum mendapat pertolongan. Ini masalah besar yang harus diselesaikan," ungkap Budi Gunadi.
Lalu, mengapa kondisi ini masih terjadi di Indonesia? Menurut Menkes Budi, masalah bukan di dana ataupun alat, karena sejatinya Indonesia punya uang untuk itu. Tapi, masalah utamanya adalah belum banyaknya dokter spesialis.
"Masalah ketersediaan alat itu bisa ditangani oleh kami 12 bulan. Tapi, kalau masalah ketersediaan dokter spesialisnya, ini PR besar. Tidak banyak dokter spesialis tersebar di Indonesia," kata dia.
Berdasar data yang dimilikinya, baru 28 dari 34 provinsi di Indonesia yang bisa memberikan layanan jantung secara lengkap. Sisanya, karena tidak ada dokter spesialisnya, alhasil sama sekali tidak ada pelayanan jantung di sana.
"Untuk itu, kami mempercepat program beasiswa agar produksi dokter spesialisnya bertambah dengan cepat," ucap Budi Gunadi.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri memberi standar jumlah dokter per penduduk itu 1:1.000. Artinya, 1 dokter melayani 1.000 orang, bahkan di negara maju 3-5 dokter untuk 1.000 orang.
"Nah, di Indonesia, dokter yang punya STR dan berpraktik itu ada 140 ribu, padahal kebutuhan kita itu 270 ribu dokter jika mengaku 1:1.000. Kekurangan 130 ribu itu setidaknya baru terpenuhi 10 tahun ke depan," bebernya.
Baca juga: Gary Iskak Kembali ke Rumah, Istri Luapkan Bahagia: Allah Tidak Tidur
"Untuk memperpendek waktu tersebut, kami buka program beasiswa ini dan kami prioritaskan memang untuk dokter-dokter yang mau ditempatkan di wilayah yang belum banyak tersedia dokter spesialis apalagi sub spesialisnya," pungkas Menkes Budi.
(nug)
Lihat Juga :
