; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Menkes Sebut Harga Obat di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia
loading...
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga obat di Malaysia. Foto/Instagram Budi Gunadi Sadikin
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga obat di Malaysia.
Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait alat kesehatan dan obat-obatan.
Awalnya, Budi berharap harga alat kesehatan dan obat-obatan dapat disamakan dengan negara-negara tetangga Indonesia. Sebab, katanya, saat ini harga alkes dan obat-obatan dinilai mahal.
"Pertama, harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara tetangga. Kan di kita harga alkes dan obat-obatan mahal," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Budi menjelaskan, harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan dengan harga obat di Malaysia.
"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen," jelasnya.
Budi menyebut bahwa harga obat tinggi dikarenakan adanya inefisiensi dalam perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.
"Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga," ungkapnya.
Budi mengaku telah berkomunikasi dengan asosiasi industri alat kesehatan dan obat-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga obat menjadi lebih murah.
"Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri dalam negeri. Jangan kalau impor barang jadi bea masuknya 0, tapi kemudian biaya komponen impornya karena kita komponennya masih impor justru itu dipajakin. Kan jadi kalau industri dalam negeri kita bikin pasti, kita tidak kompetitif karena udah ada biaya bea masuk di sana," papar Budi.
"Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan menteri teknisnya harus ngomong dengan Menteri Perindustrian yang nanti ngatur. Kemudian juga kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang di Indonesia kan mahal ya," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait alat kesehatan dan obat-obatan.
Awalnya, Budi berharap harga alat kesehatan dan obat-obatan dapat disamakan dengan negara-negara tetangga Indonesia. Sebab, katanya, saat ini harga alkes dan obat-obatan dinilai mahal.
"Pertama, harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara tetangga. Kan di kita harga alkes dan obat-obatan mahal," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Budi menjelaskan, harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan dengan harga obat di Malaysia.
"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen," jelasnya.
Budi menyebut bahwa harga obat tinggi dikarenakan adanya inefisiensi dalam perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.
"Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga," ungkapnya.
Budi mengaku telah berkomunikasi dengan asosiasi industri alat kesehatan dan obat-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga obat menjadi lebih murah.
"Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri dalam negeri. Jangan kalau impor barang jadi bea masuknya 0, tapi kemudian biaya komponen impornya karena kita komponennya masih impor justru itu dipajakin. Kan jadi kalau industri dalam negeri kita bikin pasti, kita tidak kompetitif karena udah ada biaya bea masuk di sana," papar Budi.
"Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan menteri teknisnya harus ngomong dengan Menteri Perindustrian yang nanti ngatur. Kemudian juga kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang di Indonesia kan mahal ya," pungkasnya.
(tsa)
Explore More
