Adam Deni Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Pasal UU ITE, Ini Kata Kuasa Hukumnya
Senin, 14 Maret 2022 - 20:55 WIB
loading...
Adam Deni saat di Polda Metro Jaya. Foto/Dok.Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Pegiat media sosial, Adam Deni menjalani sidang atas kasus dugaan menyebarkan dokumen pembelian sepeda milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni tanpa izin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (14/3/2022).
Adam bersama Ni Made Dwita Anggari, pemilik bisnis penjualan sepeda tempat Ahmad Sahroni membeli sepeda, didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan Pasal UU ITE. Merasa keberatan, pihak Adam mengajukan eksepsi ketika menghadiri persidangan secara virtual.
"Pertama kita sudah nyatakan eksepsi ya, kita keberatan atas dakwaan itu. Alasannya kita keberatan," ujar Herwanto, kuasa hukum Adam Deni kepada awak media.
Kemudian, Herwanto menjelaskan alasan mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan. Menurutnya, tidak ada masalah transmisi dokumen dalam kasus yang menjerat Adam Deni.
Baca Juga: Deretan Kontroversi Adam Deni
">Adam bersama Ni Made Dwita Anggari, pemilik bisnis penjualan sepeda tempat Ahmad Sahroni membeli sepeda, didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan Pasal UU ITE. Merasa keberatan, pihak Adam mengajukan eksepsi ketika menghadiri persidangan secara virtual.
"Pertama kita sudah nyatakan eksepsi ya, kita keberatan atas dakwaan itu. Alasannya kita keberatan," ujar Herwanto, kuasa hukum Adam Deni kepada awak media.
Kemudian, Herwanto menjelaskan alasan mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan. Menurutnya, tidak ada masalah transmisi dokumen dalam kasus yang menjerat Adam Deni.
Baca Juga: Deretan Kontroversi Adam Deni
"Banyak sebenarnya, cuma ini salah satu atau dua aja ya. Yang pertama, ini masalah mentransmisikan. Seharusnya penuntut umum bisa memastikan, di mana transmisikan," katanya.
Dalam dakwaan primair, Adam Deni didakwa dengan Pasal 48 Ayat (3) jo Pasal 32 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara dakwaan subsidair, Adam didakwa dengan Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
